Palembang

KAJIAN UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN & KEHADIRAN PEMERINTAH PUSAT ATAS DAMPAK KERUGIAN KASUS LISTRIK PADAM DI SUMSEL

Perlindungan Konsumen di Indonesia belum banyak berjalan dan diketahui masyarakat, seperti kasus yang baru terjadi dimana gangguan transmisi terjadi pada sistem transmisi SUTT 275 kV Linggau-Lahat yang menyebabkan pemadaman listrik diwilayah sumatera dan khususnya sumatera selatan. Padam Listrik sendiri terjadi lebih dari 12 jam.

Pemadaman ini sendiri berakibat banyaknya kerugian yang dialami masyarakat serta UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Kerugian tidak hanya keugian Material tetapi juga kerugian inmateril yang berdampak pada masyarakat, Mulai dari nilai ratusan ribu hingga puluhan juta rupiah. Contoh kerugian material yang nyata adalah banyaknya penjual Toko Frozen, penjual es box di warung warung rumahanyang merugi karena barang jualanannya rusak akibat lemari es pendingin yang tidak menyala, selain itu  banyaknya masyarakat yang mengeluh akibat barang elektronik mereka yang rusak karena terjadinya spaning (tegangan listrik yang tidak stabil atau naik turun). Kerugian inmateril masyarakat juga banyak terjadi dimana banyak masyarakat yang tidak dapat menjalankan aktivitas usaha mereka karena pemadaman listrik seperti usaha pembuatan kue (tata boga), jualan pertokoan yang harus tutup lebih awal, jasa pembuatan baju dan sablon mesin, serta gerai pangkas rambut.

Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1969 dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1970 mendapat amanat untuk menyediakan listrik bagi kepentingan umum. Perusahaan yang memiliki motto Listrik untuk kehidupan yang lebih baik ini mempunyai peran yang sangat penting dimasa sekarang, dimana listrik berperan penting sebagai sumber tenaga alat-alat yang sering dipakai manusia seperti, sepeda motor listrik, mixer,blender, magiccom, dan mengisi tenaga handphone.

Sebagai pengemban amanah untuk menyediakan listrik bagi kepentingan umum Perusahaan Listrik Negara (PLN) wajib mengelola perusahaan dengan baik dan menghindari masalah masalah yang dapat menyebabkan hilangnya listrik atau padamnya aliran listrik kemasyarakat, seperti kejadian yang baru terjadi di Sumatera dimana terjadi Blackout secara menyeluruh di Pulau Sumatera. Permohonan Maaf dan penjelasan atas masalah yang terjadi telah dilakukan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) kepada masyarakat, Namun hal ini tetap harus menjadi koreksi dan pertimbangan kedepan agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi.

Kerugian-kerugian yang terjadi akibat padamnya aliran listrik sendiri harusnya menjadi perhatian Pengelola Perusahaan Listrik Negara (PLN) karena hal ini diatur jelas oleh Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 2 Undang Undang Nomor 8 tahun 1999, Perlindungan konsumen harus berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

Perlindungan hukum bagi konsumen pada dasarnya diatur pada Pasal 4 tentang Hak Konsumen dimana Hak- Hak Konsumen adalah :

  1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
  2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
  3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
  4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
  5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
  6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
  7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
  8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

Dasar hukum lainnya yang mewajibkan Perusahaan Listrik Negara untuk mengganti kerugian masyarakat yaitu Pasal 19 Undang Undang Perlindungan Konsumen  ayat 1- 2 yang berbunyi:

  1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
  2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lantas Bagaimana Cara menyampaikan permintaan Ganti rugi…?

Berdasarkan Pasal 23 Undang undang Nomor 8 tahun 1999 yang berbunyi :

”Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.”

Berdasarkan Pasal 23 maka konsumen dapat mengajukan Laporan ke Badan Penyelesai Sengeketa Konsumen (BPSK) atau melakukan Gugatan ke Pengadilan.

Gugatan sendiri dapat dilakukan melalui Gugatan Kelompok atau Class Action yang akan lebih efektif mengingat Konsumen dari pada Perusahaan Listrik Negara (PLN) sangat banyak.

Pada Pasal 29 dan 30 tentang Pembinaan dan pengawasan , Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan yang dalam hal dilaksanakan Menteri teknis terkait utnuk melakukan penyelenggaraan Perlindungan Konsumen dan pengawasan terhadap perlindungan konsumen diberikan kepada Pemerintah, Masyarakat dan Lembaga Perlindngan konsumen swadaya masyarakat. Dari hal diatas sebenarnya Perusahaan listrik Negara (PLN) harusnya sudah mengerti tentang dampak kerugian akibat kelalain mereka dan wajib meberikan kompensasi kepada masyrakat yang mengalami kerugian, dan Menteri teknis terkait yaitu itu menteri Badan usaha Milik Negara wajib memerintahkan Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk melakukan ganti rugi sebagaimana yang telah diamanatkan Undang-undang sebagai pembina dan pengawasan Perlindungan Konsumen. Kehadiran Negara dalam menjamin Perlindungan konsumen sangat diperlukan dalam kasus ini karena Perusahaan Listrik Negara(PLN) merupakan Perusahaan yang dikelola langsung oleh negara, Jika perusahaan yang dikelola langsung oleh negara terkesan Ugal-ugalan dalam memberikan perlindungan konsumen maka bagaimana dengan perusahaan lain yang tidak langsung diawasi Pemerintah…? (Martin Manalu) Plg 02 Juni 2024

Adagium Hukum :

Gouverner c’est prevoi – menjalankan pemerintahan berarti melihat ke depan dan menjalankan apa yang harus dilakukan.

Lex prospicit, non respicit – hukum melihat ke depan, bukan ke belakang

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *